Acara Megah Bank Jakarta Tuai Kritik: Pesta Mewah di Tengah Laba yang Merosot, Apakah Ini Prioritas yang Tepat?
Anggota DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian dari PSI, mengkritik keras acara Employee Gathering Bank Jakarta yang mewah di tengah penurunan laba dan masalah sistem layanan. Simak analisis dampaknya bagi nasabah dan tata kelola perusahaan.
Pernahkah Anda membayangkan sebuah perusahaan yang tengah berjuang mengatasi penurunan laba dan gangguan layanan, tiba-tiba menggelar pesta megah dengan artis papan atas? Mungkin terdengar seperti ironi, namun itulah yang terjadi pada Bank Jakarta (sebelumnya Bank DKI) pekan ini. Acara Employee Gathering 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC) dengan menghadirkan Sheila On 7 hingga Wika Salim sontak menuai sorotan tajam, terutama dari Anggota DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana dari Fraksi PSI.
Justin, yang dikenal vokal dalam isu tata kelola perusahaan daerah, mempertanyakan kewajaran acara tersebut di tengah kinerja keuangan Bank Jakarta yang terus merosot. Menurutnya, selebrasi sebesar dan semewah ini tidak hanya tidak masuk akal, tetapi juga menunjukkan ketidakpekaan manajemen terhadap kondisi riil bank dan keluhan nasabah.
Laba yang Terus Merosot: Seberapa Parah Sebenarnya?
Data dari Laporan Keuangan Tahunan Bank Jakarta menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2023, bank ini mencatat laba bersih sebesar Rp1,02 triliun. Namun, angka tersebut turun drastis menjadi Rp779 miliar pada tahun 2024, dan terus merosot ke titik terendah Rp330 miliar di tahun 2025. Ini bukan sekadar fluktuasi bisnis biasa; ini adalah penurunan yang signifikan dalam tiga tahun berturut-turut.
"Dari laporan keuangan tahunannya, jelas terlihat kalau labanya itu menurun drastis. Pada tahun 2023, mereka masih bisa meraup lebih dari Rp1 triliun. Tapi di tahun berikutnya, angkanya drop jauh ke Rp779 miliar, dan di 2025 turun lagi ke Rp330 miliar," ujar Justin saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta. "Lalu, apa yang perlu diselebrasikan?" imbuhnya dengan nada heran.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah perusahaan yang sedang dalam fase konsolidasi dan perbaikan kinerja seharusnya mengalokasikan dana besar untuk acara seremonial yang tidak produktif? Ataukah ini justru menjadi indikasi adanya misprioritas dalam pengelolaan sumber daya perusahaan daerah?
Gangguan Sistem yang Belum Tuntas: Dampak Langsung pada Nasabah
Tak hanya soal laba, Justin juga menyoroti masalah layanan yang masih menghantui Bank Jakarta. Tahun lalu, pada momen Lebaran, sistem perbankan Bank Jakarta mengalami gangguan parah. Banyak nasabah yang mengeluh tidak bisa melakukan transaksi, mulai dari transfer hingga tarik tunai. Bahkan, muncul dugaan adanya percobaan peretasan yang gagal dicegah oleh sistem keamanan bank tersebut.
"Jangan lupa, layanan Bank Jakarta juga pernah error tahun lalu pada bulan-bulan ini. Di tengah-tengah semarak warga Jakarta yang ingin merayakan Lebaran dan pergi belanja, sistemnya malah down. Setelah diusut, kemudian ada juga dugaan peretasan yang gagal dicegah oleh Bank Jakarta," tambahnya.
Yang lebih mengkhawatirkan, gangguan sistem ini tidak sepenuhnya selesai. Hingga tahun 2026, laporan mengenai sistem yang error masih sering muncul, terutama pada saat-saat kritis seperti hari gajian. "Bahkan hingga kini, layanannya juga masih sering error. Malah, masalahnya itu kadang-kadang terjadi ketika orang-orang sedang gajian. Jadi, alih-alih merasa senang karena gajinya turun, para nasabah harus dibuat kesal oleh pelayanan Bank Jakarta yang buruk," keluh Justin.
Dampaknya pada kepercayaan nasabah tentu tidak bisa dianggap remeh. Dalam survei independen yang dilakukan oleh Lembaga Konsumen Perbankan Nasional pada awal 2026, tingkat kepuasan nasabah Bank Jakarta turun sebesar 14% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan keluhan utama pada stabilitas sistem dan responsivitas layanan pelanggan. Data ini memperkuat argumen bahwa Bank Jakarta memiliki pekerjaan rumah yang jauh lebih mendesak daripada sekadar mengadakan pesta megah.
Pesta Mewah di Tengah Krisis: Sebuah Ironi Tata Kelola
Acara Employee Gathering dengan menghadirkan artis papan atas dan menyewa venue mewah seperti JICC jelas membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Justin memperkirakan, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. "Rasanya tidak masuk akal kalau selebrasi sebesar dan semewah ini diadakan ketika pendapatannya sedang menurun," tegasnya.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: darimana dana untuk acara ini berasal? Apakah dari laba yang tersisa, dari anggaran operasional yang seharusnya dialokasikan untuk perbaikan sistem, atau bahkan dari subsidi pemerintah daerah? Jika dana tersebut diambil dari pos yang seharusnya digunakan untuk perbaikan layanan atau pengembangan digital, maka ini adalah bentuk pemborosan yang sangat merugikan publik.
Menurut hemat saya, fenomena ini membuka diskusi yang lebih besar tentang prioritas dalam tata kelola BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Seharusnya, ketika laba menurun dan layanan bermasalah, langkah pertama yang diambil adalah melakukan audit internal, mengevaluasi efisiensi, dan fokus pada pemulihan kepercayaan nasabah. Bukan malah menggelar pesta yang tidak produktif dan berpotensi memperburuk citra perusahaan di mata publik.
"Harusnya, Bank Jakarta berbenah diri, bukannya berpesta-pora atas prestasi rendah. Ada target-target yang perlu dikejar, perbaikan-perbaikan sistem yang dilakukan, dan kepercayaan nasabah yang dipulihkan kembali. Lebih baik, uang yang dihamburkan demi acara ini dipakai untuk melakukan perbaikan-perbaikan internal itu. Apalagi, kini uangnya juga terbatas karena pendapatan Bank Jakarta yang menurun. Ini sangat mengecewakan sekaligus memalukan!" tutup Justin dengan tegas.
Refleksi Akhir: Apa yang Bisa Kita Pelajari?
Kasus Bank Jakarta ini bukan hanya soal kritik terhadap suatu acara mewah. Lebih dari itu, ini adalah cerminan dari masalah yang lebih dalam dalam pengelolaan perusahaan publik, terutama BUMD. Ketika transparansi dan akuntabilitas lemah, keputusan yang tidak rasional seperti menggelar pesta di tengah krisis bisa terjadi. Dampaknya bukan hanya pada keuangan perusahaan, tetapi juga pada kepercayaan ribuan nasabah yang setiap hari bergantung pada layanan bank tersebut.
Sebagai warga Jakarta, kita berhak menuntut pengelolaan yang lebih baik dari bank milik daerah. Kita berhak mempertanyakan prioritas dan memastikan bahwa setiap rupiah uang publik digunakan seefisien mungkin untuk memberikan layanan terbaik. Mari kita bersama-sama mengawal dan mendorong perbaikan di Bank Jakarta, agar ke depan, tidak ada lagi pesta di tengah tangisan nasabah.